MEDAN - Wali Kota Padang Hendri Septa menghadiri Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah I (Komwil I) Sumatera yang digelar di Ballroom Santika Hotel, Medan, Kamis (30/6/2022).
Raker Komwil yang dihadiri para wali kota di wilayah Sumatera tersebut melahirkan beberapa rekomendasi dan usulan yang nantinya akan dibahas bersama Dewan Pengurus APEKSI dan pemerintah pusat, diantaranya penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang. Usulan lain yang dihasilkan yakni pelaksanaan Raker Komwil I APEKSI pada 2023 mendatang antara Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam.
Mengenai penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang, Wali Kota Padang Hendri Septa mengatakan bahwa Pemerintah Kota Padang siap berkolaborasi, bersinergi dan bekerja sama untuk mencari jalan keluar dan memperjuangkan nasib para tenaga honorer, yang menurutnya nanti akan dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.
"Pemerintah Kota Padang siap bersinergi dengan Pemerintah Kota di wilayah Sumatera dan Pemerintah Kota seluruh Indonesia untuk bersama-sama bergerak maju memperjuangkan para tenaga honorer, untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang lebih baik lagi, " ujar Wako Hendri Septa.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya berharap seluruh pemerintah kota yang tergabung dalam Komwil I ini dapat bersinergi dan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan atau isu yang berkembang saat ini. Salah satunya terkait penghapusan tenaga honorer.
"Kita dari APEKSI tentu mendukung kebijakan tersebut. Namun harus ada aturan dan regulasi yang jelas untuk tenaga honorer yang jumlahnya sangat banyak ini. Oleh karena itu saya mengajak wali kota se-Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan nasib tenaga honorer, " ujar Bima Arya yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor itu.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komwil I APEKSI Bobby Nasution mengajak pengurus Komwil I APEKSI untuk bersama-sama menghadap Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan pandangan dan masukan terkait penghapusan tenaga honorer tersebut.
"Dengan semangat kolaborasi antar pemerintah kota seluruh Indonesia kita berharap permasalahan dan isu-isu penghapusan tenaga honorer ini mendapatkan jalan keluarnya, " ujarnya.
Rapat Kerja ini ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh para wali kota. Kemudian dilanjutkan dengan peninjuan stand Medical Ekspo dan stand UMKM Kota Wilayah I APEKSI. (**)
