BPK Juga Temukan Potensi Kerugian Negara Rp389,58 juta di Tanah Datar

    BPK Juga Temukan Potensi Kerugian Negara Rp389,58 juta di Tanah Datar

    SUMBAR, - Tak hanya pada anggaran Pemprov Sumbar, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sumbar juga menemukan potensi kerugian negara pada penggunaan anggaran di tubuh Pemkab Tanah Datar. Total nilai temuan Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 tersebut mencapai Rp389, 58 juta.

    “Untuk Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada poin a. kekurangan volume sebesar Rp233, 65 juta, keterlambatan belum dikenakan denda dan kelebihan pembayaran pengawasan atas Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021, ” ungkap Kepala Perwakilan BPKP Sumbar, Yusnadewi saat Media Workshop Hasil Pemeriksaan BPKP Sumbar di Padang, Kamis (10/3/2022).

    Temuan selanjutnya, pada poin b. Pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap Penyakit Dalam (Internee) RSUD Batusangkar tidak sesuai ketentuan. Lalu poin c. Kekurangan volume sebesar Rp155, 93 juta dan keterlambatan belum dikenakan denda atas Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021.

    Hasil pemeriksaan tersebut merupakan temuan Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 yang dirilis BPKP Sumbar. Secara total, terdapat 7 entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan 5 Pemeriksaan Kinerja pada pemeriksaan tersebut. Untuk temuan paling kakap berapa di penggunaan anggaran Pemprov Sumbar senilai Rp3, 277 miliar. (**) 

    Afrizal

    Afrizal

    Artikel Sebelumnya

    Ketua Baznas; Bantah Beli Mobil Ambulans...

    Artikel Berikutnya

    DPRD Sumbar Anggarkan Rp3,5 M untuk Mobdin...

    Berita terkait

    Rekomendasi berita

    Kepengurusan KAN Lubuk Kilangan Dikukuhkan, Wako Hendri Septa: Mari Bersinergi Membangun Nagari
    Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hariansyah dan Rektor Universitas Islam Riau, Menandatangani Memorandum of Understanding
    Kerusakan Bahu Jalan Pertigaan Kompi Cubadak Mentawai Kota Pariaman Bahayakan Pengendara
    Terdakwa Kasus Korupsi Lahan Tol Padang – Pekanbaru Divonis Bebas
    Enam Anggota DPRD Padang dari 4 Fraksi Setujui Interpelasi Wali Kota

    Tags