Bupati Dharmasraya Sutan Riska Siap Cabut Izin Perusahaan yang Tolak TBS Masyarakat

DHARMASRAYA, - Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di wilayahnya pada Selasa, (17/5/2022). Ini dalam rangka menyikapi anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sawit di tingkat petani selama dua minggu belakangan.

Tak sendirian, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu didampingi Kapolres Dharmasraya, AKBP Nurhadiansyah, Kepala Dinas Pertanian, Darisman, Kepala Dinas PMPTSP, Naldi, dan sejumlah kepala OPD lainnya.

Baca juga: Gubernur Sumbar : Meningkatkan kapasitas generasi muda adalah upaya membangun bangsa

Dalam kesempatan tersebut Sutan Riska mengaku menerima informasi bahwa sejumlah Pabrik Kelapa Sawit di wilayahnya menolak menampung TBS milik rakyat. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah pengusaha timbangan kelapa sawit (ram) di Dharmasraya terpaksa menghentikan operasionalnya sampai waktu yang belum ditentukan

Kata Sutan Riska, ditolaknya TBS milik warga Dharmasraya di sejumlah PKS, tentu berdampak langsung terhadap masyarakat, mengingat sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian Dharmasraya.

Baca juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Desak Pemkab Pasbar Percepat Validasi Data Korban Gempa

Oleh karena itu bupati millenial asal Sumatera Barat ini merasa perlu mengambil sikap atas persoalan yang dihadapi warganya, salah satunya dengan melakukan Sidak ke sejumlah Pabrik Kelapa Sawit.

"Kami tegaskan kepada perusahaan jangan sampai menutup dan tidak menampung sawit petani Dharmasraya, prioritaskan buah sawit petani Dharmasraya, " tegas Sutan Riska disela-sela sidak.

Baca juga: Hadiri Muswil DPD PKPS Sumbar, Mahyeldi Akui Potensi Perantau Passel

Kata Sutan Riska, selain menjalankan usaha sektor perkebunan, Pabrik Kelapa Sawit seharusnya juga memberi dampak terhadap perekonomian Dharmasraya dengan menampung hasil produksi perkebunan rakyat. Perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan sendiri, karena bagaimanapun perusahaan menjalankan usahanya dengan memanfaatkan tanah ulayat milik warga Dharmasraya.

Dia mengaku akan mempertimbangkan untuk mencabut izin usaha pengelolaan hasil perkebunan perusahaan, jika perusahaan masih menolak TBS masyarakat.

Baca juga: Daftar Dewan yang Menumpuk Berebut Duduk di Komisi IV DPRD Sumbar

“Kami akan terus memantau sejauh mana penegasan kami diindahkan oleh Pabrik Kelapa Sawit, jika masih menolak, tentu kami akan memperimbangkan mengevaluasi izin usaha perusahaan yang bersangkutan”, lanjut Sutan Riska.

Selain itu, terkait persoalan rendahnya harga TBS, Sutan Riska juga mendesak perusahaan untuk tidak menentukan harga sekehendak hati, tetapi harus menyesuaikan harga CPO dunia.

Baca juga: Pembelian Mobdin Pimpinan DPRD Sumbar Ditolak, Supardi: Mobil Itu Keluaran 2017, Sudah Pantas Ditukar

"Perusahaan jangan membuat rakyat saya sengsara, sampai rakyat saya tidak makan karena murahnya harga sawit. Tolong diperhatikan itu, " tegasnya.

Menanggapi hal itu, perusahaan DL dan DSL di hadapan Sutan Riska berjanji akan tetap menampung TBS petani sawit Dharmasraya dan tidak akan melakukan penutupan.

"Hingga sampai saat ini, kami belum pernah melakukan penutupan. TBS milik petani tetap kita tampung, sesuai kemampuan kapasitas perusahaan perhari, " ungkap Manager PT DSL Juanan didampingi KTU dan Humas Wahyu Sinaga.

Mengenai harga, kata Wahyu Sinaga, pihaknya membeli dengan harga Rp2.035 per kilogram.

"Harga kita hari ini Rp 2.035, " tegasnya.

Baca juga: Peringatan Hari Ibu, Bupati Pessel: Ciptakan Perempuan Berdaya, dan Inovatif Bagi Keluarga

Perusahaan juga berjanji di hadapan Sutan Riska untuk memprioritaskan TBS petani sawit Dharmasraya, dibandingkan TBS petani dari luar daerah.

"Kita akan prioritaskan TBS petani sawit Dharmasraya, " tandasnya.(**)