Buntut Penundaan Pengumuman Hasil Verifikasi, Ronny Pahlawan Surati Tim Penjaringan KONI Sumbar

PADANG, - Tim bakal calon (Bacalon) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat (Sumbar), Ronny Pahlawan surati Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP), karena dianggap telah mengangkangi proses tahapan dalam pemilihan.

Melalui Kuasa Hukumnya, Nisfan Jumadil, Ronny mempertanyakan alasan Plt KONI Sumbar melakukan penundaan pengumuman hasil verifikasi dari waktu yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 11 Juni 2022 kemarin.

Baca juga: PSKB Bukittinggi Menang Dari PS Jembrana Bali 2-0

“Namun hari ini, Plt KONI Sumbar menyampaikan kepada tim penjaringan untuk dilakukan penundaan. Ini ada apa ini?, ” kata Nisfan kepada wartawan di Padang, Selasa (14/6/2022).

Surat bernomor 052/KLF-NONLIT/06-222 tersebut memohon penjelasan kepada Plt Ketua KONI Sumbar terkait perihal penundaan pengumuman. Total ada 7 poin yang disampaikan lewat surat itu.

Baca juga: Mendarat di Papua, Wagub Audy Tunjukan Apresiasi pada Atlet PON XX

Nisfan menilai keputusan yang telah diambil tersebut tidaklah berdasar. Penundaan itu didasari oleh satu surat Pertina bisa ditunda, padahal KONI adalah suatu organisasi.

“Makanya kami datang sebagai kuasa hukum salah Bacalon dan meminta Plt KONI Sumbar agar berjalan sesuai aturan. KONI adalah komisi olahraga. Jangan jadikan organisasi yang tidak taat terhadap aturan, ” tuturnya.

Baca juga: Kepengurusan Perwosi Pasaman Barat Dikukuhkan

Dibeberkannya, yang bersangkutan dinilai telah mengangkangi anggaran dasar peraturan. Maka harus penjelasan pasti kenapa dilakukan penundaan verifikasi.

“Harusnya pada tanggal 11 itu sudah ada pemberitahuan verifikasi. Kemudian pada tanggal 13 nya klien kami pun sudah mendatangi TPP untuk memberikan visi dan misi. Namun karena ditunda, tentu tidak jadi, ” ujarnya.

Baca juga: Sukses UKT Taekwondo, Yulmedia Siapkan Pengcab TI Pessel Hadapi Kejurda

Dengan adanya penundaan tersebut, Nihfan menilai seakan-akan ada intervensi terhadap Plt KONI tersebut. Menurutnya KONI merupakan milik organisasi dan bukan milik Plt KONI.

“KONI ini milik organisasi. Harusnya ada dulu pleno menjelang dilakukan penundaan ini. Contohnya terkait rakor. Rakor ini adalah keputusan tertinggi untuk menghadapi Musdaprov. Namun itu yang dikangkangi, ” tutupnya. (**)

Baca juga: Dispora dan KONI Sumbar Siapkan Tuan Rumah Porprov 2023, Pengganti Tanah Datar